Kendala klasik tentang permodalan selalu menjadi momok perkembangan usaha mikro kecil dan menengah. Padahal, pemerintah saat ini sedang mendorong perkembangan ekonomi melalui penguatan modal melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hanya kendala enggan mencari ijin usaha miko kecil (IUMK), sehingga kendala permodalan bagi UMKM tetap terjadi. Maka itu, pemerintah terus mendorong memberikan sosialisasi penguatan modal kepada UMKM dengan menggandeng bank penyalur KUR yakni BRI. Bahkan, dalam tahun 2015, BRI ditarget menyalurkan dana KUR di Denpasar sebesar Rp 136,6 milyar. Baru terealisasi Rp 45,9 milyar dengan sasaran 2.131 UMKM. Hal ini dikatakan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Denpasar, Made Erwin Suryadarma Sena, S.E.,M.Si., yang didampingi Kabid UKM, Ngakan Widnyana saat Sosialisasi IUMK dan Program KUR yang diikuti 100 UMKM se Denpasar di aula kantor setempat. Hadir dalam acara tersebut, Kepala Bagian Bisnis Program dan Kemitraan BRI Kanwil Denpasar, Elison Sianturi dan Konsultan K-UMKM Bali, Drs. Nyoman Suartha. S.E., S.H. M.Si.

Erwin menjelaskan,  mendorong program pemerintah dalam percepatan pembangunan ekonomi kerakyatan sebagai tulang punggung ekonomi bangsa. Maka itu, pelaku usaha mikro kecil dan menengah wajib memiliki legalitas hukum berupa ijin usaha agar dapat melakukan usaha dengan lancar. Ijin usaha mikro dan kecil (IUMK) merupakan bukti tertulis yang diberikan pejabat yang berwenang berdasarkan aturan perundang-undangan. ''Maka itu, pelaku UMKM hanya mengurus IUMK sampai di Kantor Camat. Dengan persyaratan sangat mudah diantaranya, membawa surat keterangan tempat usaha (SKTU) yang didapat dari pejabat desa/lurah, KTP, KK, 2 lembar foto berwarna ukuran 4 X 6 dan mengisi formulir yang sudah disiapkan. Prosesnya sangat cepat, dalam satu hari saja sudah dapat diterbitkan. IUMK berupa lembaran dan jika ingin pendampingan modal kredit usaha rakyat (KUR) maka dapat dimohonkan ke Bank BRI, BNI, dan Mandiri. Kemudian lembaran ijin tersebut akan diganti dengan kartu KUR dari masing-masing bank penyalur. Kartu (card) merupakan pengganti ijin yang dikeluarkan pejabat kecamatan,'' terangnya sambil mengakui dengan di lounchingnya IUMK pertama kali di Indonesia oleh Menteri Koperasi dan UKM RI pelayanan IUMK di Kantor Camat Denpasar Barat 26 Pebruari  2015 semestinya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh UMKM. Sehingga langsung dapat mengakses modal. Erwin menambahkan, dari data yang ada, sampai saat ini baru 80 UMKM yang mengurus IUMK. Dari belasan ribu UMKM yang ada di Denpasar, maka dapat dibilang sangat rendah respon untuk mendapatkan akses permodalan. Padahal, secara umum hambatan para UMKM dapat bertumbuh lantaran modal. ''Kami juga heran sekali, kenapa UMKM enggan urus IUMK. Padahal jelas, IUMK menghantarkan mendapatkan pendampingan modal. Apalagi prosesnya cepat dan gratis. Kami saat ini akan berkoordinasi dengan petugas pemberi ijin di kecamatan, agar prosesnya dapat dilakukan jemput bola. Semisal, seperti pertemuan kali ini agar dilakukan proses ijin ditempat,'' tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Bisnis Program dan Kemitraan BRI Kanwil Denpasar, Elison Sianturi menambahkan, target penyaluran KUR secara keseluruhan untuk Bali sampai akhir tahun 2015 sebesar Rp 600 milyar dari target Bali dan Nusra sebesar Rp 1,17 triliun. Yang sudah terealisasi baru Rp 232,7 milyar kepada 13.437 UMKM. Sedangkan target untuk Denpasar sebesar Rp 136,6 milyar. Dan sudah terealisasi sebesar Rp 45,9 milyar kepada 2.131 pelaku UMKM.