Denpasar-Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kemampuan pengurus Koperasi dalam pelaksanaan, pengolahan manajemen kelembagaan koperasi, serta menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015, Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar bekerjasama dengan Dekopinda Kota Denpasar menggelar Sosialisasi Kebijakan Perkoperasian, di Desa Budaya Kertalangu Kota Denpasar Jumat, (9/1). Dalam acara ini Ketua Dekopinda Kota Denpasar Dewa Bagus PT Budha melaksanakan Pengukuhan Badan Khusus Koordinator Dekopinda Tingkat Kecamatan. Tidak hanya itu pada acara ini Walikota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra juga menyerahkan 38 Badan Hukum Koperasi yang diserahkan secara simbolis kepada 7 koperasi dan Penyerahan 150 Sertifikasi Kompetensi Koperasi, yang diserahkan secara  simbolis kepada 7 orang.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar, Made Erwin Suryadarma Sena mengatakan, Sosialisasi Kebijakan Perkoperasian sangat bagus diselenggarakan untuk menghadapi MEA 2015. Selain itu kegiatan ini juga untuk memasyarakatkan kebijakan perkoperasian termasuk masalah audit dan jaminan kredit daerah Propinsi Bali. Dengan demikian dalam acara ini pihaknya mengundang narasumber dari Jasa Audit dan Jamkrinda Bali Mandar.

Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi Kebijakan Perkoperasian ini sebanyak 500 orang Gerakan Koperasi yang ada di Kota Denpasar. Sedangkan pada tahun 2014, pihaknya telah mengeluarkan 38 Ijin Koperasi, tidak hanya itu pihaknya juga telah melakukan sertifikasi kepada 150 orang. “Untuk serifikasi tahun depan kita telah rancang, hal ini sangat penting untuk menghadapi MEA,” ujarnya. Untuk menghadapi MEA ini, Erwin mengharapkan agar Walikota memberikan arahan kepada para peserta, karena tahun 2015 ini, telah memasuki MEA.

Sementara itu, Walikota Denpasa IB Rai Dharmaijaya Mantra mengatakan, perkoperasin sangat berpengaruh terhadap MEA 2015, untuk itu Dinas Koperasi harus memperingati koperasi yang tidak aktif. Agar Koperasi itu tidak bingung untuk mengurusnya mumpung ada koordinator yang mengurus dimasing-masing kecamatan. Menurutnya, persyaratan yang terpenting dalam menghadapi MEA 2015 adalah kompetensi dan sertifikasi. Selain itu kunci utama menghadapi MEA adalah pelaksanaan rapat anggota tahunan (RAT) 2014 diselenggarakan tepat waktu, bila perlu disenggarakan lebih awal dari batas waktu yang ditentukan dalam undang-undang perkoperasian.

 Ia juga mengatakan, RAT perlu ditingkatkan ke koperasi di masing-masing kecamatan, untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi sesama  gerakan koperasi. Yang diawali ditingkat kecamatan dibawah koordinasi langsung masing-masing camat se Kota Denpasar dan dibantu oleh Badan Khusus Koperasi yang telah ditetapkan dan dikukuhkan dimasing-masing kecamatan oleh Dekopinda Kota Denpasar.

Rai Mantra menegaskan, menghadapi MEA 2015 yang perlu dibentuk adalah kerjasama dengan perusahaan. Namun untuk bekerjasama dengan pengusahaan memang banyak hambatan terutama masalah kepercayaan. Karena kepercayaan itu suatu objek yang harus difasilitasi. “Untuk itu kita perlu orang yang berkopentensi dan mampu memfasilitasi,’ paparnyaDenpasar-Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kemampuan pengurus Koperasi dalam pelaksanaan, pengolahan manajemen kelembagaan koperasi, serta menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015, Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar bekerjasama dengan Dekopinda Kota Denpasar menggelar Sosialisasi Kebijakan Perkoperasian, di Desa Budaya Kertalangu Kota Denpasar Jumat, (9/1). Dalam acara ini Ketua Dekopinda Kota Denpasar Dewa Bagus PT Budha melaksanakan Pengukuhan Badan Khusus Koordinator Dekopinda Tingkat Kecamatan. Tidak hanya itu pada acara ini Walikota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra juga menyerahkan 38 Badan Hukum Koperasi yang diserahkan secara simbolis kepada 7 koperasi dan Penyerahan 150 Sertifikasi Kompetensi Koperasi, yang diserahkan secara  simbolis kepada 7 orang.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar, Made Erwin Suryadarma Sena mengatakan, Sosialisasi Kebijakan Perkoperasian sangat bagus diselenggarakan untuk menghadapi MEA 2015. Selain itu kegiatan ini juga untuk memasyarakatkan kebijakan perkoperasian termasuk masalah audit dan jaminan kredit daerah Propinsi Bali. Dengan demikian dalam acara ini pihaknya mengundang narasumber dari Jasa Audit dan Jamkrinda Bali Mandar.

Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi Kebijakan Perkoperasian ini sebanyak 500 orang Gerakan Koperasi yang ada di Kota Denpasar. Sedangkan pada tahun 2014, pihaknya telah mengeluarkan 38 Ijin Koperasi, tidak hanya itu pihaknya juga telah melakukan sertifikasi kepada 150 orang. “Untuk serifikasi tahun depan kita telah rancang, hal ini sangat penting untuk menghadapi MEA,” ujarnya. Untuk menghadapi MEA ini, Erwin mengharapkan agar Walikota memberikan arahan kepada para peserta, karena tahun 2015 ini, telah memasuki MEA.

Sementara itu, Walikota Denpasa IB Rai Dharmaijaya Mantra mengatakan, perkoperasin sangat berpengaruh terhadap MEA 2015, untuk itu Dinas Koperasi harus memperingati koperasi yang tidak aktif. Agar Koperasi itu tidak bingung untuk mengurusnya mumpung ada koordinator yang mengurus dimasing-masing kecamatan. Menurutnya, persyaratan yang terpenting dalam menghadapi MEA 2015 adalah kompetensi dan sertifikasi. Selain itu kunci utama menghadapi MEA adalah pelaksanaan rapat anggota tahunan (RAT) 2014 diselenggarakan tepat waktu, bila perlu disenggarakan lebih awal dari batas waktu yang ditentukan dalam undang-undang perkoperasian.

 Ia juga mengatakan, RAT perlu ditingkatkan ke koperasi di masing-masing kecamatan, untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi sesama  gerakan koperasi. Yang diawali ditingkat kecamatan dibawah koordinasi langsung masing-masing camat se Kota Denpasar dan dibantu oleh Badan Khusus Koperasi yang telah ditetapkan dan dikukuhkan dimasing-masing kecamatan oleh Dekopinda Kota Denpasar.

Rai Mantra menegaskan, menghadapi MEA 2015 yang perlu dibentuk adalah kerjasama dengan perusahaan. Namun untuk bekerjasama dengan pengusahaan memang banyak hambatan terutama masalah kepercayaan. Karena kepercayaan itu suatu objek yang harus difasilitasi. “Untuk itu kita perlu orang yang berkopentensi dan mampu memfasilitasi,’ paparnya.