Pelayanan Pendampingan Penerbitan Badan Hukum Koperasi

Dasar Hukum : 

UU Nomor 25 Tahun 1992, UU No 23 Tahun 2014, UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, PP. No. 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan Dan Pemberdayaan Koperasi, Permenkumham R1 No. 14 Tahun 2019, PP No 4 Tahun 1994, PP 9 Tahun 1995, Permenkop No. 10/Per/M.Kukm/Ix/2015, Permenkop  No 15 Per/M.Kukm/Ix/2015.

Persyaratan :

1. Dua rangkap Akta Pendirian Koperasi yang telah dibuatkan oleh Notaris.
2. Berita Acara Rapat Pembentukan
3. Surat Kuasa.
4. Surat bukti tersedianya modal yang jumlahnya sekurang-kurangnya sebesar Simpanan Pokok.
5. Rencana kegiatan Usaha Koperasi minimal tiga tahun kedepan / RAPBK.
6. Susunan Pengurus dan Pengawas.
7. Daftar hadir Rapat Pembentukan.
8. Untuk Koperasi Primer melampirkan Poto Copy KTP dari para pendiri.
9. Daftar Nama Pendiri

Prosedur :

1. Permintaan diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas bersama dengan pengajuan pengesahan akta pendirian koperasi.
2. Proses penyuluhan sosialisasi pembentukan koperasi baru
3. Koperasi melaksanakan rapat pembentukan
4. Mengajukan draft anggaran dasar ke dinas koperasi untuk verifikasi
5. Anggaran dasar yg sudah di ajukan dan benar di bawa ke notaris

Waktu Pelayanan :

5 (Lima) Hari Kerja 

Biaya/Tarif :

Gratis 

Produk :

Draf syarat pendirian dan Anggaran Dasar Koperasi

Pengelolaan Pengaduan :

Kantor Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar Jl. Mulawarman No. 3 Lumintang, Denpasar, Telp. 0361 – 416375 Fax  0361- 424382, Email   : koperasidenpasarkota@gmail.com

layanan  website : melalui portal pengaduan SP4N-LAPOR www.lapor.go.id dan PRO Denpasar pengaduan.denpasarkota.go.id  Kotak Saran